SERAUNGPOST, BULUNGAN – Keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih hanya dapat dicapai bila setiap individu ASN memiliki kesadaran dan komitmen pribadi untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Wakil Bupati (Wabup), Kilat, A.Md menyampaikan hal itu saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diikuti segenap PPK dan PPK di lingkup Pemkab di Aula BKPSDM Bulungan di Jl Agathis, Tanjung Selor pada Kamis (23/10).

Wabup menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu aspek yang paling rawan terhadap potensi penyimpangan. Gratifikasi sekecil apapun bentuknya jika tidak dilaporkan sesuai ketentuan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah.

Begitu pula dengan benturan kepentingan yang seringkali muncul bukan karena niat buruk tapi karena kurangnya pemahaman terhadap etika dan regulasi.

Di sinilah pentingnya pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan menjadi fokus utama dalam upaya membangun sistem birokrasi yang berintegritas.

Selain apresiasi, lanjutnya, wabup mengucapkan terima kasih atas digagasnya FGD sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas tinggi di Bulungan. (Adv)