Seraungpost, Berau – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak akan mencapai hasil optimal apabila pelaksanaannya hanya berfokus pada proses distribusi tanpa memastikan kualitas pengolahan makanan. Dari perspektif pengawasan anggaran dan mutu layanan publik, DPRD Berau menegaskan bahwa dapur-dapur penyedia makanan harus menjadi perhatian utama untuk menjaga keamanan konsumsi bagi penerima manfaat.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyampaikan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada proses pengolahan makanan yang memenuhi standar kesehatan.

“Ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, tetapi program yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Subroto meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau tidak hanya memberikan arahan pada awal pelaksanaan, tetapi juga aktif melakukan inspeksi rutin ke seluruh dapur penyedia MBG. Ia menilai pengawasan yang konsisten merupakan bagian krusial untuk memastikan standar higienitas tetap terjaga selama program berjalan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang rinci, mulai dari tata kelola dapur, penyimpanan bahan baku, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Tanpa adanya pedoman teknis yang jelas, risiko makanan basi, kontaminasi, atau penurunan kualitas sangat mungkin terjadi dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

“Dinkes jangan menunggu ada laporan baru turun. Semua dapur penyedia harus mengikuti prosedur yang benar,” tegasnya.

Dengan pengawasan terpadu dan standar yang jelas, Subroto berharap program MBG dapat berjalan secara efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (Adv)