Seraungpost, Bulungan – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bulungan Semester II Tahun 2025 di Ruang Tenguyun, Lantai II Kantor Bupati, pada Kamis (27/11). Kegiatan ini dihadiri perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, lembaga perbankan, organisasi perangkat daerah, BUMD, BLUD, kecamatan, hingga pelaku usaha, investor, dan perwakilan perusahaan.

Agenda HLM mencakup laporan Sekretaris Daerah selaku Ketua TP2DD Bulungan, dialog interaktif bertema “Membangun Ekosistem Digital melalui Literasi dan Transaksi Non Tunai”*, sesi diskusi, tanya jawab, serta sharing session. Pertemuan ini digelar sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah, sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Dalam sambutannya, Bupati Syarwani menyampaikan bahwa Pemkab Bulungan terus mendorong digitalisasi di berbagai sektor, mulai dari penguatan sistem pembayaran digital di layanan publik, perluasan kanal transaksi non tunai, implementasi QRIS bagi UMKM dan sektor retribusi, hingga integrasi data dan sistem informasi di lingkungan pemerintahan.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan regulasi. Menurutnya, literasi, kolaborasi, dan adopsi teknologi oleh masyarakat, pelaku usaha, serta perangkat daerah merupakan faktor penentu terciptanya ekosistem digital yang kuat.

“Sehingga digitalisasi tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi bagian dari perilaku ekonomi masyarakat Bulungan,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar urusan teknologi, tetapi berkaitan dengan kepercayaan publik, kemudahan bertransaksi, dan kecepatan pelayanan.

Pemkab Bulungan berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Bank Indonesia sebagai pembina teknis, lembaga perbankan, perangkat daerah penyedia layanan publik, pelaku UMKM, komunitas digital, akademisi, hingga media massa sebagai mitra edukasi. (hms)