Seraungpost, Tarakan – Usulan penambahan anggaran untuk program Beasiswa Kaltara Unggul kembali mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Anggaran yang sebelumnya dipatok sebesar Rp 15 miliar kini didorong untuk ditingkatkan menjadi Rp 20 miliar guna memperluas jangkauan penerima.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengungkapkan bahwa permintaan tambahan anggaran minimal Rp 5 miliar tersebut sebenarnya sudah lama diajukan, termasuk dalam pembahasan APBD 2025. Ia menyebut bahwa rencana serupa juga akan didorong untuk tahun anggaran 2026. Namun kondisi keuangan daerah sedang tertekan akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD).

“Permintaan penambahan itu sejak 2015 minimal Rp 5 miliar, jadi Rp 20 miliar untuk 2025. Untuk 2026 juga ada penambahan, tapi kita memang kena tsunami TKD,” ujar Syamsuddin, Jumat (28/11/25).

Fokus Pertahankan Anggaran yang Ada

Syamsuddin mengatakan, dengan situasi fiskal yang sulit, prioritas saat ini adalah mempertahankan anggaran Rp 15 miliar agar tidak dipotong. Ia berharap pada pembahasan tahap kedua, kondisi anggaran dapat membaik sehingga peluang penambahan anggaran kembali terbuka.

“Syukur ini juga tidak dipotong. Kondisi sekarang sifatnya defensif, apa yang ada sudah bagus. Mudah-mudahan di putaran kedua ada perbaikan sehingga bisa ditambah.” ungkapnya.

DPRD Dorong Kolaborasi CSR Perusahaan

Selain mengupayakan penambahan anggaran pemerintah, Komisi IV DPRD juga mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan sekitar 5.000 perusahaan terdaftar di Kaltara, peluang kontribusi terhadap peningkatan pendidikan dinilai sangat besar.

“Ini lebih bagus kalau ada kolaborasi. Kita tidak bisa mengandalkan kondisi anggaran sekarang. Bayangkan ada 5.000-an perusahaan, kalau berbagi kecil-kecil kan bagus. Sayangnya harmonisasi programnya belum dibuat.” jelasnya.

Perketat Validasi Penerima Beasiswa

Program beasiswa ini tidak hanya menyasar mahasiswa, tetapi juga pelajar SMA/SMK. Syamsuddin menekankan bahwa bantuan harus benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Ia mengaku menemukan adanya oknum yang memalsukan data dengan mengaku sebagai mahasiswa.

Untuk itu, DPRD mendukung langkah verifikasi faktual yang diajukan pengelola program.

“Mereka ajukan anggaran Rp 500 juta untuk verifikasi faktual ke kampus-kampus dan sebagainya. Kami setujui agar penyaluran lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (Adv)