Seraungpost, Tarakan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk berperan aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa. Ajakan ini muncul di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara yang membuat pemerintah tidak bisa lagi menjadi satu-satunya sumber pendanaan pendidikan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menegaskan bahwa skema pendanaan beasiswa tidak dapat terus bergantung pada pemerintah provinsi. Menurutnya, sektor swasta memiliki potensi besar yang belum termanfaatkan secara maksimal, terutama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Banyak hal, termasuk pembangunan fisik maupun hal-hal seperti ini, memang harus kerja sama. Kami enggak bisa mengandalkan dengan kondisi saat ini,” ujarnya.

Syamsuddin mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 5.000 perusahaan yang terdaftar di Kaltara. Jumlah tersebut, menurutnya, merupakan sumber daya besar yang dapat memberikan kontribusi signifikan jika dikelola melalui skema kolaborasi beasiswa.

“Bayangkan di Kaltara itu ada 5.000-an perusahaan. Kalau ini bisa berbagi kecil-kecil, sayang kalau tidak dimaksimalkan. Ini hanya belum dibuat harmoninya saja. Kalau harmoni ini terwujud, akan menjadi bagus bagi semua perusahaan besar,” tegasnya.

Ia menilai program beasiswa melalui CSR akan sangat membantu pelajar dan mahasiswa di Kaltara, mulai dari tingkat SMA, SMK, hingga pendidikan tinggi. Bahkan, menurutnya, beberapa perusahaan telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pendidikan hingga jenjang doktoral (PhD).

Syamsuddin juga menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja serta pihak terkait guna membahas mekanisme penyaluran beasiswa melalui CSR. Ia berharap skema ini dapat segera direalisasikan demi menjaga keberlanjutan program pendidikan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa usulan penambahan anggaran beasiswa sebesar Rp 5 miliar—sehingga total menjadi Rp 20 miliar—sudah lama diajukan. Namun, kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan menjadi hambatan utama.

“Ini sudah lama diminta. Rp 15 miliar memang harus ada kenaikan asal ada perbaikan anggaran. Saya termasuk yang mendukung untuk men-support,” ujarnya.

Syamsuddin mengakui bahwa Pemprov Kaltara tengah menghadapi tekanan anggaran yang ia istilahkan sebagai “tsunami TKD” atau Transfer ke Daerah. Karena itu, fokus pemerintah saat ini bersifat defensif, yaitu mempertahankan anggaran beasiswa yang ada sebesar Rp 15 miliar.

“Syukur ini juga enggak dipotong. Dengan kondisi anggaran seperti ini sifatnya defensif. Apa yang ada sudah bagus. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti ada perbaikan sehingga bisa ada penambahan,” tutupnya. (Adv)