Seraungpost, Tanjung Selor – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL, bersama Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltara, Ruman Tumbo, menghadiri Seminar Nasional bertema “Peluang dan Tantangan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan dan Kesejahteraan di Perbatasan sebagai Wilayah Ring of Defence Ibu Kota Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Luminor Tanjung Selor.

Turut hadir Anggota DPRD Kaltara sekaligus Ketua Harian Presidium CDOB Kabudaya, Anto, S.Pd. Seminar ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan narasumber ahli, di antaranya Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ke-13; Dr. Sumule Tumbo, SE., MM., Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Ditjen Otda Kemendagri); serta Dr. Gutmen Nainggolan, SH., M.Hum., Kepala Biro Perencanaan dan Hukum BNPP RI. Hadir pula tokoh-tokoh masyarakat dari wilayah perbatasan Kalimantan Utara.

Seminar dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, SE., M.Si. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas daerah perbatasan dalam menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan visi Indonesia Emas 2045.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menyampaikan dukungan penuh serta apresiasi terhadap penyelenggaraan seminar yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Perbatasan Kalimantan Utara. Menurutnya, menghadirkan narasumber dari tingkat pusat merupakan langkah strategis untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Nasir menilai bahwa kehadiran narasumber berkompeten memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan mendalam mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan DOB tanpa harus berangkat ke pemerintah pusat.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat perbatasan bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai DOB, sekaligus memahami arah pembangunan ke depan dalam mendukung posisi strategis Kaltara sebagai wilayah penyangga IKN,” ujarnya.

Seminar ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara masyarakat perbatasan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. (Adv)