SERAUNGPOST, JAKARTA – Sebagai Koordinatoor wilayah Kalimantan Timur, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menghadiri pertemuan terbatas. Didigelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang berlangsung di Sekretariat Apkasi di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Pertemuan yang dipimpin langsung Ketua Apkasi, Bursah Zarnubi, pertemuan membahas berbagai tantangan yang kini dihadapi pemerintah daerah. Diantaranya membahas kemandirian fiskal daerah, hingga kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam arahannya, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi, menciptakan kapasitas fiskal yang terbaik bagi daerah.

Pasalnya berdasarkan data baru beberapa daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota dengan fiskal yang kuat, yakni daerah dengan PAD lebih besar dari transfer pusat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam optimalisasi badan usaha milik daerah maupun badan layanan umum daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

Pemerintah daerah diharapkan bisa mewujudkan merdeka fiskal, dengan melakukan langkah strategis dan inovatif dalam memanfaatkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dengan harapan mampu memenuhi sebagian besar belanja daerah melalui PAD. Dengan kapasitas fiskal yang memadai dapat mendukung program strategis dalam memperkuat posisi daerah dalam jejaring ekonomi nasional dan daerah.

“Pemerintah daerah bisa mengoptimalkan keberadaan perusahaan milik daerah dalam mengelola potensi daerah yang akan menjadi sumber pendapatan asli daerah,” ungkapnya.

Selain kemandirian fiskal, melalui diskusi bersama juga dibahas beberapa isu strategis, salah satunya berkaitan implikasi keputusan MK nomor 135/PPI-XXII/2024 bagi pemerintah daerah.

Bupati Sri Juniarsih Mas, usai mengikuti pertemuan, mengungkapkan banyak hal yang menjadi diskusi untuk ditindaklanjuti Apkasi ke pemerintah pusat melalui dukungan DPR RI, khususnya komisi II yang salah satunya membidangi pemerintahan dalam negeri. Maupun aparatur negara dan reformasi birokrasi.

“Apa yang menjadi masukan dari para kepala daerah dan arahan dari Ketua komisi II DPR RI, tentu menjadi harapan kita semua agar tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” ucapnya. (Lubis/adv/Prpm Hs)