seraungpost.com
Tarakan – Pemerintah telah menetapkan tanggal cuti bersama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan ini telah tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Aparatur Sipil Negara Tahun 2024. Dimana cuti bersama Idul Fitri 1445 Hijriah ditetapkan selama 4 hari yaitu 8, 9, 12 dan 15 April 2024 atau Senin, Selasa, Jumat, dan Senin.
Pemerintah juga mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Agama, dan Menteri Tenaga Kerja Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nnasional can Cuti Bersama 2024.
Libur lebaran 2024 mencakup libur nasional dan cuti bersama. Penetapan tanggal cuti bersama lebaran 2024 ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih bagi masyarakat untuk merayakan dan bersatu dalam perayaan hari raya Idul Fitri 1445 H. Utamanya untuk melakukan tradisi mudik dan berkumpul bersama keluarga di hari lebaran.
“Libur lebaran semua sama ya, diseluruh Indonesia sama seperti yang ditetapkan dalam Perpres dan SKB 3 Menteri. Tanggal libur, tanggal kembali masuk kerja sudah ditetapkan pemerintah pusat, dan kitajuga sama menjalankan itu, tidak ada perbedaan, semua sama,” terang Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Bustan, Senin (25/3).
Meskipun demikian, Bustan menegaskan bahwa pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap berjalan, seperti pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengatur jadwal piket masing-masing pegawainya untuk tetap memberikan pelayanan selama cuti bersama dan libur lebaran.
“Ada pelayanan yang tetap jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, tetapi tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, jika di beberapa kota kepala daerah melarang ASN menggunakan kendaraan dinas untuk berlebaran, namun di Tarakan tidak. Pj Wali Kota menyerahkan sepenuhnya pemanfaatan kendaraan dinas kepada ASN masing-masing.
“Saya rasa kalau di Tarakan statusnya beda ya, tidak sama dengan daerah yang melarang penggunaan kendaraan dinas untuk lebaran. Kita ini kan terisolasi pulau kecil. Saya rasa masih bisa. Kita serahkan ke yang bersangkutan. Saya rasa penjabat kita ridak terlalu-lalu lah ya, semuanya menggunakan untuk hal-hal positif,” pungkasnya.(adv)
