SERAUNG POST
TARAKAN– Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024 DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program Pemerintah Provinsi di Kota Tarakan.
Kegiatan monitoring ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, S.T, bersama Sekretaris Pansus, Maslan Abdul Latif, dan Anggota Pansus, Adi Nata Kusuma, H. Rakhmat Sewa, S.E, dan Muhammad Hatta, S.T.
Monitoring difokuskan pada sejumlah program prioritas Pemprov Kaltara di bidang infrastruktur dan pendidikan yang dijalankan di wilayah Tarakan.
Dalam kegiatan tersebut, Muddain, S.T menjelaskan bahwa monitoring ini bertujuan untuk memastikan program-program yang direncanakan dalam APBD 2024 benar-benar terealisasi sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kaltara.
Ia juga menambahkan bahwa hasil monitoring ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur 2024.
“Setiap temuan di lapangan akan kami catat dan akan kami sampaikan dalam rapat Pansus. Ini penting agar ada evaluasi dan perbaikan di masa mendatang,” ungkapnya.
Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kaltara untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.(hms)
